Sekretariat Bawaslu RI Perkuat Pembinaan Nasional, Reynaldy Yuarlimen Ikuti Evaluasi Strategis se-Indonesia

Purbalingga — Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Reynaldy Yuarlimen Pradana mengikuti Rapat Pembinaan dan Evaluasi Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI melalui Deputi Bidang Administrasi pada Senin (25/5/2026).

Rapat yang diikuti jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tersebut membahas berbagai isu strategis kelembagaan, mulai dari penguatan tata kelola administrasi, kepegawaian, penganggaran, hingga evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat di daerah, Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi dan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan Bawaslu RI, “Seluruh tanggapan dan arahan yang telah disampaikan para kepala biro agar dipedomani bersama karena seluruhnya telah melalui proses pengkajian di Bawaslu RI,” ujar La Bayoni dalam rapat tersebut.

Selain itu, Deputi Bidang Administrasi juga menyampaikan bahwa rapat pembinaan sekretariat yang sebelumnya dilaksanakan setiap minggu kini akan dijadwalkan satu kali dalam sebulan menyesuaikan agenda dan dinamika pelaksanaan tugas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam kesempatan itu, La Bayoni turut mengapresiasi kinerja sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota yang dinilai tetap berjalan baik di tengah berbagai tantangan administratif dan kelembagaan, “Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekretariat dan jajaran sekretariat Bawaslu provinsi maupun kabupaten/kota atas upaya yang telah dilakukan sehingga seluruh proses tetap berjalan dengan baik. Hambatan yang ada merupakan bagian dari proses yang harus diselesaikan bersama,” katanya.

Rapat juga menyoroti percepatan proses alih status PNS DPK menjadi PNS organik di Bawaslu. Deputi Bidang Administrasi menyampaikan bahwa sekitar 600 PNS DPK dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia akan diusulkan dalam proses alih status tersebut. Proses ini ditargetkan dapat rampung paling lambat pada Juni 2026, Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap pengelolaan administrasi penugasan PPPK, penyelesaian dinamika internal sekretariat, hingga optimalisasi pengelolaan dana kerohiman di lingkungan Bawaslu.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Reynaldy Yuarlimen Pradana menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan tertib administrasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga, “Kami akan menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan dalam rapat ini, terutama terkait penguatan administrasi, koordinasi berjenjang, serta peningkatan kedisiplinan pengelolaan kepegawaian dan anggaran,” ujarnya.

Rapat pembinaan dan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu RI dalam memastikan tata kelola kelembagaan dan administrasi sekretariat di seluruh daerah berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.