Bawaslu Purbalingga Gandeng Pramuka dalam Pendidikan Pengawasan Partisipatif untuk Pemilih Pemula

​Purbalingga, Jum'at (22/5/2026) — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga resmi memulai kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) pada Jumat (22/5) Sore. Kegiatan ini melibatkan 40 anggota Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga yang merupakan perwakilan siswa-siswi SMA/SMK sederajat di wilayah Purbalingga.

​Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad, mengungkapkan bahwa pemilihan anggota Pramuka didasari oleh status mereka sebagai calon pemilih pemula. Kelompok ini dinilai memiliki peran krusial dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa ke depan.

​"Teman-teman akan memilih pada pemilu berikutnya yang akan membentuk pemimpin masa depan. Karena itu, kami memilih Gerakan Pramuka sebagai peserta kegiatan ini," ujar Misrad dalam sambutannya.

​Menurut Misrad, kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional Bawaslu RI untuk mendongkrak partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, khususnya dari kalangan generasi muda. Apalagi, Kabupaten Purbalingga tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pemilih pemula yang cukup tinggi.

​Ia menekankan pentingnya pendidikan politik agar generasi muda tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi negatif di ruang digital.
​"Generasi Z sangat mudah dipengaruhi oleh informasi di media sosial. Kadang nasihat dari orang tua maupun guru justru tidak diperhatikan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan edukasi agar adik-adik memiliki pemahaman yang benar tentang demokrasi dan pemilu," lanjutnya.

​Dorongan dari Kwarcab Pramuka Purbalingga

​Apresiasi dan dukungan penuh juga datang dari Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Purbalingga. Perwakilan Kwarcab Purbalingga, Kak Tusmono, mendorong agar para anggota Pramuka memanfaatkan momentum ini dengan serius.
​"Saya meminta adik-adik anggota Pramuka untuk mengikuti kegiatan pendidikan pengawas partisipatif ini dengan sebaik-baiknya. Saya berkeyakinan penuh bahwa ilmu yang diperoleh dari Bawaslu ini akan sangat bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun saat terjun di tengah masyarakat," tutur Kak Tusmono.

​Alur Pembelajaran dan Materi P2P

​Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Wawan Eko Mujito, memaparkan secara rinci teknis pelaksanaan P2P. Ia menjelaskan bahwa para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan terhitung mulai Juni hingga Desember 2026 mendatang.

​Sesuai alur yang telah ditentukan, proses pendidikan diawali dari tahap rekrutmen peserta, pembelajaran mandiri melalui audio-visual, serta pendalaman materi lewat E-Modul. Setelah itu, peserta diwajibkan mengisi catatan kritis, mengikuti pre-test, diskusi pendalaman materi, penyusunan rencana tindak lanjut (RTL), hingga diakhiri dengan post-test.

​"Seluruh rangkaian ini harus diselesaikan dengan baik agar peserta dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikat resmi dari Bawaslu," jelas Wawan.

​Lebih lanjut, Wawan merinci enam materi pokok yang akan dilahap oleh para peserta, antara lain:
​Teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu.
​Teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.
​Teknis permohonan penyelesaian sengketa pemilu.
​Teknis pengembangan gerakan pengawasan partisipatif.
​Teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas.
​Teknis pengawasan partisipatif berbasis digital.

​Pada akhir sesi pendidikan, pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan mengakses Sistem P2P Bawaslu, selanjutnya peserta diminta untuk mengikuti kegiatan luring selama satu hari penuh.

​Pasca pelatihan, para peserta nantinya akan diintegrasikan menjadi bagian dari Saka Adiyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Purbalingga sebagai bentuk penguatan basis pengawasan di akar rumput.

​"Adik-adik merupakan generasi terdidik yang ke depan akan menjadi mitra strategis kami dalam pengawasan partisipatif. Pendidikan ini tidak hanya bermanfaat saat momen pemilu saja, tetapi juga untuk kehidupan bermasyarakat atau saat melanjutkan studi ke perguruan tinggi," pungkas Wawan.