Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Purbalingga Perkuat Kapasitas Penegakan Hukum Pemilu Melalui "Bawaslu Membelajarkan" Volume 2

Bawaslu Purbalingga Perkuat Kapasitas Penegakan Hukum Pemilu Melalui "Bawaslu Membelajarkan" Volume 2

Purbalingga, Rabu (18/11/2026) — Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan secara daring, Rabu (18/11/2026). Sesi pertama kegiatan ini mengusung tema utama penegakan hukum pemilu (electoral justice) dan tata kelola kelembagaan Bawaslu.

Rapat penguatan substansi tersebut dibuka secara resmi oleh Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Diklat, Herwyn J. H. Malonda, serta menghadirkan mantan Anggota Bawaslu RI sekaligus akademisi Hukum Tata Negara Universitas Pancasila, Fritz Edward Siregar, sebagai narasumber utama.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum pemilu tidak hanya diukur dari banyaknya kasus atau laporan yang ditindaklanjuti, melainkan ditentukan oleh kualitas prosedur, ketelitian pembuktian, konsistensi pertimbangan hukum, serta efektivitas pelaksanaan putusan di lapangan. Pengawas pemilu dituntut untuk tidak sekadar meyakini terjadinya pelanggaran secara kasat mata, melainkan harus mampu menghubungkan antara fakta, dugaan, dan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi materi penguatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Mukhammad Wakhiddin, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kecermatan dalam mengawal proses penegakan hukum pemilu di daerah.

"Bawaslu Purbalingga berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan hasil penguatan substansi ini dalam setiap pengawasan dan penanganan perkara di tingkat lokal. Penegakan hukum pemilu yang berkeadilan membutuhkan prosedur yang akurat, pembuktian yang cermat, serta integritas yang tinggi dari jajaran pengawas. Kami akan terus memperkuat kapasitas kelembagaan agar setiap penanganan pelanggaran dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional peserta maupun pemilih secara adil," ujar Mukhammad Wakhiddin.

Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Bawaslu Purbalingga berharap kualitas penanganan pelanggaran dan tata kelola kelembagaan ke depan semakin matang, sehingga mampu mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan.

Penulis : Muhamad Purkon

Tag
#BawasluPurbalingga #KawalHakPilih #DataPemilih #PDPB2026 #DemokrasiBerkualitas #KPU #PengawasanPemilu #Purbalingga