Bawaslu Purbalingga Ikuti Penguatan Substansi Sesi 2 "Bawaslu Membelajarkan", Soroti Integritas Penyelenggara hingga Kerawanan Rekapitulasi Suara
|
Purbalingga, Rabu (18/11/2026) — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga terus memperkuat kapasitas pengawasan kepemiluan dengan mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume II sesi kedua yang digelar secara daring oleh Bawaslu Republik Indonesia, Rabu (18/11/2026). Sesi ini mengusung tema krusial mengenai Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi, dan Tahapan Lanjutan.
Kegiatan yang diikuti oleh jajaran pengawas pemilu se-Indonesia ini diawali dengan pengantar diskusi oleh Anggota Bawaslu RI Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Herwyn Malonda. Sementara itu, pemaparan materi utama disampaikan oleh narasumber ahli, I Gusti Putu Artha, yang merupakan Anggota KPU RI Periode 2007–2012.
Dalam paparannya, narasumber menyoroti sejumlah titik rawan dalam tahapan pemungutan hingga rekapitulasi suara, mulai dari mutu, kapasitas, dan integritas penyelenggara di tingkat bawah (KPPS, PPS, PPK, hingga pengawas TPS dan kelurahan) yang rentan terhadap intervensi elite lokal. Selain itu, dibahas pula problematika teknis pemungutan suara seperti validitas penggunaan DPT online, kerawanan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang kerap menumpuk di injury time, pemanfaatan teknologi informasi melalui Sirekap, hingga pentingnya penguatan akses dan kewenangan pengawasan Bawaslu.
Menanggapi hasil penguatan substansi tersebut, Anggota Bawaslu Purbalingga, Teguh Irawanto, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengoptimalkan strategi pengawasan di tingkat daerah, khususnya pada tahapan-tahapan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"Bawaslu Purbalingga berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan hasil penguatan ini di lapangan. Mitigasi terhadap kerawanan pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara merupakan kunci utama untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Kami akan terus meningkatkan kapasitas jajaran pengawas, memperkuat dokumentasi hasil pengawasan secara akurat, serta mengawal ketat setiap prosedur agar hak konstitusional pemilih dan peserta pemilu terlindungi secara adil dan berintegritas," ujar Teguh Irawanto.
Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Bawaslu Purbalingga berharap kualitas pengawasan pemilu dan pilkada di tingkat lokal semakin meningkat, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemilu yang transparan, profesional, serta akuntabel.
Penulis : Muhamad Purkon