Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Purbalingga Ikuti Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas secara Daring

Bawaslu Purbalingga Ikuti Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas secara Daring

Purbalingga, Rabu (18/11/2026) — Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga mengikuti kegiatan rapat implementasi Reformasi Birokrasi (RB) melalui penguatan Zona Integritas (ZI) yang digelar secara daring oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini diikuti guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pengawas pemilu.

Rapat koordinasi dan penguatan substansi tersebut dibuka secara resmi oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Diklat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Rofiuddin, yang mewakili Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas bukan sekadar kegiatan seremonial atau pemenuhan dokumen administratif belaka, melainkan sebuah proses berkelanjutan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

zoom RB ZI

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad, menegaskan kesiapan jajarannya untuk terus mendorong penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi di lingkungan kerja daerah.

"Bawaslu Purbalingga berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan arah kebijakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas ini. Sebagai lembaga publik yang mengawal demokrasi, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi tata kelola, serta integritas aparatur di tingkat kabupaten/kota harus terus berjalan secara konsisten agar kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu semakin kuat," ujar Misrad.

Acara inti kemudian menghadirkan pemateri utama, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Shabrina Novianti. Dalam pemaparannya, ia membedah secara mendalam mengenai strategi pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), pemenuhan syarat administratif seperti LHKPN/LHKASN, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP), hingga pentingnya mitigasi risiko serta inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Bawaslu Purbalingga berharap dapat terus menyelaraskan langkah strategis di daerah dengan standar reformasi birokrasi nasional, sehingga tata kelola pengawasan pemilu ke depan semakin akuntabel, profesional, dan berintegritas.

Penulis : Muhamad Purkon

Tag
#BawasluPurbalingga #KawalHakPilih #DataPemilih #PDPB2026 #DemokrasiBerkualitas #KPU #PengawasanPemilu #Purbalingga