Matangkan Transisi Satker Mandiri, Bawaslu Purbalingga Gelar Audiensi Bersama KPPN Purwokerto

Purwokerto, Selasa (20/10/2026) — Sebagai langkah konkret menuju penyempurnaan tata kelola kelembagaan dan anggaran mandiri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga menggelar audiensi strategis bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwokerto.

Pertemuan koordinasi tersebut berlangsung di kantor KPPN Purwokerto yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 62, Purwokerto, pada pukul 09.00 WIB hingga selesai. Audiensi ini menjadi agenda krusial dalam mempersiapkan proses pemisahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menyusul proyeksi Bawaslu Purbalingga menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri.

Dalam kunjungan resmi tersebut, jajaran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dipimpin oleh Koordinator Sekretariat, Reynaldi Yuarlimen Pradana, dengan didampingi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Fomi Lindari, serta staf pengelolaan keuangan, Syifa.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Reynaldi Yuarlimen Pradana, menyampaikan bahwa audiensi awal ini merupakan langkah taktis untuk menyelaraskan mekanis teknis serta persyaratan administrasi perbendaharaan negara yang dibutuhkan dalam proses pembentukan Satker baru.

"Koordinasi bersama KPPN Purwokerto ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi Bawaslu Purbalingga untuk mematangkan persiapan teknis pecah DIPA. Kami ingin memastikan seluruh aspek tata kelola administrasi keuangan dan regulasi perbendaharaan terpenuhi secara presisi, sehingga proses transisi Bawaslu Purbalingga menuju Satker mandiri dapat berjalan lancar, tertib, dan akuntabel," ujar Reynaldi Yuarlimen Pradana.

Senada dengan hal tersebut, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Purbalingga, Fomi Lindari, menambahkan bahwa koordinasi teknis ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanis pengelolaan anggaran secara mandiri di tingkat kabupaten.

"Melalui audiensi ini, kami mendapatkan arahan teknis dari pihak KPPN Purwokerto mengenai pemenuhan dokumen serta mekanisme pengelolaan keuangan Satker. Kesiapan pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel menjadi prioritas utama kami untuk mendukung operasional Bawaslu Purbalingga ke depan," ungkap Fomi Lindari.

Langkah strategis ini menegaskan komitmen penuh Bawaslu Purbalingga dalam memperkuat kemandirian kelembagaan, memperlancar operasional pengawasan pemilu, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Bawaslu Kabupaten Purbalingga.