Ketua Bawaslu Purbalingga Tekankan Resiliensi Pengawasan dan Adaptasi Teknologi

Purbalingga — Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad, menegaskan pentingnya membangun kelembagaan pengawas pemilu yang tangguh dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan pembukaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum: Evaluasi Progresif Menuju Resiliensi Kelembagaan, yang digelar pada Sabtu, 29 November 2025 di Braling Grand Hotel Purbalingga.

Dalam sambutannya, Misrad menyoroti bahwa dinamika politik dan perkembangan teknologi pada Pemilu 2024 memberikan banyak pelajaran berharga. Ia menyebut bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus mampu bertransformasi, tidak hanya dari sisi regulasi dan tata kerja, tetapi juga dari sisi kapasitas sumber daya manusia. “Penguatan kelembagaan bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan untuk memastikan kerja-kerja pengawasan berjalan modern, responsif, dan presisi,” ujarnya.

Misrad menekankan bahwa ancaman kerawanan pemilu kini tidak hanya terjadi di tingkat TPS atau lapangan, tetapi juga merambah kuat ke ruang digital. Penyebaran hoaks, manipulasi visual seperti deepfake, hingga pergeseran praktik politik uang ke platform digital menjadi tantangan baru yang membutuhkan kecermatan para pengawas. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh jajaran pengawas, termasuk staf kesekretariatan dan jajaran ad hoc pada saatnya, untuk terus meningkatkan literasi digital serta kemampuan mendeteksi praktik-praktik manipulatif.

Dalam kesempatan tersebut, Misrad juga mengapresiasi peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu secara nasional. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi agar Bawaslu tetap konsisten menjaga integritas dan profesionalisme, terutama menjelang pelaksanaan Pilkades serentak 2026 dan Pemilu 2029. “Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar kita. Jangan sampai menurun hanya karena kelalaian kecil,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misrad mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan akademisi, pegiat demokrasi, dan elemen masyarakat sipil. Menurutnya, pengawasan partisipatif harus terus diperluas agar masyarakat tak hanya menjadi pengguna hak pilih tetapi juga ikut menjaga kualitas demokrasi. “Demokrasi yang kuat tidak hanya dibangun oleh penyelenggara, tetapi oleh semua warga negara yang peduli dan berani mengawasi,” tambahnya.

Misrad berharap kegiatan penguatan kelembagaan tersebut mampu meningkatkan perspektif, keterampilan, dan semangat seluruh jajaran pengawas dalam menyongsong tahapan pemilu dan pemilihan ke depan. Ia menutup sambutannya dengan pesan bahwa Bawaslu harus menjadi institusi yang selalu siap menghadapi perubahan zaman dengan inovasi dan integritas.
“Resiliensi bukan soal bertahan, tetapi tentang kemampuan tumbuh lebih kuat di tengah tantangan,” pungkasnya.