Bawaslu Purbalingga Gelar Rapat Strategi APBN: Targetkan Realisasi 99 Persen Dan Tertib Administrasi

Purbalingga – Guna mengoptimalkan kinerja pengawasan dan pengelolaan keuangan negara, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Pembahasan Anggaran APBN dengan tema "Strategi Penyerapan dan Efektivitas APBN" di ruang rapat Kantor Bawaslu Purbalingga, Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 41, Rabu (08/04/2026).

Rapat ini menghadirkan narasumber dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga dan diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan serta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

Dukungan Anggaran dan Kewaspadaan Pemeriksaan

Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pada awal April ini terdapat tambahan dukungan anggaran untuk sejumlah kegiatan APBN. Ia menginstruksikan agar seluruh jajaran segera mengeksekusi program kerja sesuai jadwal yang telah disusun.

"Meskipun kondisi anggaran terbatas, pelaksanaan harus tetap efektif, efisien, dan taat regulasi. Mengingat Bawaslu Purbalingga berpotensi menjadi sampel pemeriksaan BPK dan BPKP, saya tegaskan agar administrasi keuangan dikelola dengan sangat tertib guna menghindari risiko temuan," tegasnya.

Target Tinggi di Tengah Keterbatasan

Koordinator Sekretariat Bawaslu Purbalingga, Rhenaldy Yuarlimen, memaparkan bahwa pagu anggaran tahun 2026 berdasarkan DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp1.190.955.000. Anggaran ini akan dialokasikan untuk dukungan manajemen, penyelenggaraan pemilu, hingga pengelolaan SDM.

"Target kita tahun ini adalah realisasi anggaran sebesar 99% dengan output kegiatan 100%. Kami meminta seluruh divisi segera melakukan penyerapan anggaran sesuai timeline untuk menghindari penumpukan di akhir tahun," jelasnya.
Selain program beranggaran, Bawaslu Purbalingga tetap berkomitmen menjalankan kegiatan non-anggaran seperti Bawaslu Goes to School, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan penguatan Pojok Pengawasan.

Pesan Disiplin dari Bakeuda

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Anggaran & PDT Bakeuda Kabupaten Purbalingga, Harniah, menekankan pentingnya percepatan penyerapan di awal tahun sebagai langkah antisipasi kebijakan, agar pemerintah pusat mengetahui bahwa anggaran tersebut memang sangat dibutuhkan, sehingga tidak dilakukan pemotongan anggaran.

"Setiap pengeluaran wajib berpedoman pada Standar Biaya Masukan (SBM). Satu hal yang paling krusial adalah larangan duplikasi pendanaan; satu kegiatan tidak boleh dibiayai ganda oleh APBN dan APBD," terang Harniah.

Dalam rapat tersebut, dibahas pula mengenai kendala teknis seperti status Bawaslu Kabupaten yang masih merupakan anak satker, serta koordinasi terkait perpanjangan aset pinjam pakai melalui surat resmi kepada Bupati Purbalingga.

Dengan adanya konsolidasi anggaran ini, Bawaslu Purbalingga optimis dapat menjaga akuntabilitas lembaga sekaligus memastikan fungsi pengawasan demokrasi tetap berjalan maksimal di wilayah Kabupaten Purbalingga.