Sah, Tlahab Kidul Resmi Jadi Desa Anti Politik Uang

Purbalingga, Rabu (23/2) Bawaslu Kabupaten Purbalingga telah resmikan desa Tlahab Kidul sebagai Desa Anti Politik Uang (Desantiku), hal itu ditandai dengan ditekennya MoU antara Ketua Bawaslu Kab.Purbalingga dan Kepala Desa Tlahab Kidul, di Aula Desa Tlahab Kidul, Kec.Karangreja, Kab.Purbalingga., pada rabu siang Pukul 12:00 WIB.

Dalam sambutannya, Imam Nurhakim Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Tlahab Kidul, yang dengan kesadarannya berupaya menumbuhkan pemahaman masyarakat, akan arti penting pendidikan demokrasi. Selain itu, beliau (Imam Nurhakim) juga mengungkapkan, meskipun hari pemungutan suara Pemilu masih cukup lama, namun demikian tahapan pra Pemilu akan segera dimulai pada bulan Juli mendatang. “Oleh sebab itu, mari kita jaga proses demokrasi, dengan cara cegah praktik politik uang sedini mungkin”, pungkas Imam.

Dalam kesempatan yang sama, Kustiri Kepala Desa Tlahab Kidul, Kec.Karangreja, Kab.Purbalingga., menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasihnya kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga, yang telah memilih Desa Tlahab Kidul sebagai Desa Anti Politik Uang (Desantiku). Selain itu, beliau (Kustiri) juga menegaskan kepada para peserta yang hadir, untuk bisa menularkan informasi dan ilmu yang disampaikan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Purbalingga, kepada masyarakat lain, sehingga upaya pencegahan tindak pidana politik uang kedepan bisa lebih massif dan efektif.

Selain dihadiri Jajaran Bawaslu Kabupaten Purbalingga, acara tersebut juga turut mengundang jajaran KPU Kab.Purbalingga, Kesbangpol Kab.Purbalingga, serta Dinpermasdes Kab.Purbalingga., yang juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan  hal-hal penting terkait pendidikan demokrasi, sesuai kepentingan lembaga masing-masing.

Sunarto, Sekretaris Camat Karangreja, mengungkapkan harapannya, “penyelenggaraan sosialisasi semacam ini kedepan bisa melibatkan lebih banyak masyarakat, khususnya tokoh RT,RW, dan tokoh agama setempat., sehingga  upaya tolak politik uang ini bisa lebih efektif”, harap Sunarto. Lebih lanjut, sunarto menambahkan bahwa “politik uang sangat tidak mendidik bagi masyarakat, oleh sebab itu harus ditolak”, pungkas beliau.

Oleh : Humas Bawaslu Kabupaten Purbalingga