Optimalkan Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Purbalingga Gandeng Stake Holder Terkait

PURBALINGGA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Selasa (30/9/2025). Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Bawaslu, Jl. Mayjen DI Panjaitan No. 41 ini bertujuan memastikan akurasi data pemilih menjelang Pleno Terbuka PDPB Triwulan III di KPU Purbalingga awal Oktober mendatang. 

Sebanyak sembilan instansi diundang dalam rapat tersebut, meliputi KPU Purbalingga, Polres Purbalingga, Kodim 0702, Dinpermasdes, Dinpendukcapil, Bakesbangpol, Kemenag, Kwarcab Gerakan Pramuka hingga Rutan Kelas IIB Purbalingga. Sayangnya, hingga acara berakhir Kwarcab Gerakan Pramuka dan Rutan Kelas IIB Purbalingga tidak hadir. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung KPU dalam pemutakhiran data pemilih. "Rapat koordinasi ini merupakan upaya strategis Bawaslu untuk memastikan PDPB berjalan akurat dan berkualitas. Tujuannya menggali informasi dan memperkuat dukungan seluruh pihak terkait, khususnya dalam penyediaan data kependudukan sebagai fondasi daftar pemilih," ujarnya. 

Tuntaskan Masalah Data Pemilih 

Anggota Bawaslu Purbalingga Wawan Eko Mujito yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas menyampaikan, rapat ini bertujuan untuk optimalisasi penyelesaian persoalan daftar pemilih yang terus berulang dalam setiap pemilu. 

"Masalah seperti data pemilih tidak tercatat, kegandaan, data anomali, hingga warga di bawah 17 tahun yang sudah menikah hanya bisa diselesaikan dengan kerja sama antar pemangku kebijakan terkait," tegas Wawan. 

Komitmen Konkret dari Instansi Terkait 

Berbagai instansi menyampaikan komitmen dan tantangan yang dihadapi. Kasi Intel Polres Purbalingga Hartoni yang mewakili Kapolres menyatakan kesiapan menyediakan data anggota yang purna tugas maupun alih status warga sipil yang menjadi anggota Polri. 

Senada dengan Hartoni, Kasi Intel Kodim 0702, Iwan, turut menyatakan kesiapan menyediakan data anggota yang purna tugas, serta alih status warga sipil yang menjadi anggota TNI. 

Perwakilan Dinpendukcapil, Aminarti mengungkapkan kendala di lapangan. "Masih banyak masyarakat yang hanya mengurus administrasi kependudukan ketika benar-benar membutuhkan. Meski kami telah melakukan terobosan dengan layanan jemput bola e-KTP, namun hasilnya belum optimal," jelasnya. 

Naning Purwanti, perwakilan Dinpermasdes mengungkapkan kendala unik. "Keluarga penerima PKH yang meninggal enggan melaporkan karena khawatir pemutusan program. Kami siap menyosialisasikan hasil diskusi ini ke tingkat kecamatan." 

Dukungan dari Kemenag dan KPU 

Kantor Kementerian Agama Purbalingga melalui perwakilannya, Sarwono menyatakan kesediaan memberikan akses data dispensasi nikah melalui prosedur permohonan informasi publik PPID. 

Sementara Sudarmadi, Anggota KPU Purbalingga, dalam kesempatan itu menyambut baik rapat tersebut. "Kami telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan terus melakukan perbaikan data, termasuk mengirim data anomali ke Ditjen Dukcapil untuk verifikasi," ujarnya. 

Selain tujuh intansi terkait, dalam kesempatan tersebut turut hadir perwakilan relawan Laskar Kawal Hak Pilih, Saeful. "Kami berkomitmen mendukung posko aduan dan siap membantu Bawaslu melakukan uji petik dan coklit terbatas ke depan," ungkapnya. 

Tindak Lanjut Konkret 

Menutup rapat, Misrad menyatakan hasil diskusi akan menjadi bahan tindak lanjut pasca Pleno PDPB Triwulan III. " Dalam waktu dekat, Bawaslu akan melakukan kunjungan ke instansi terkait untuk memastikan rekomendasi hasil rapat diimplementasikan guna mewujudkan daftar pemilih berkualitas untuk pemilu mendatang," pungkasnya.