CPNS Purbalingga Analisis Isu Digitalisasi Arsip dalam Pelatihan Dasar Asynchronous

Purbalingga – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Purbalingga mengikuti Pembelajaran Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dengan metode Asynchronous (Self-Learning/Assignment) secara daring dari Kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Jl. Mayjen DI Panjaitan, No.41 Purbalingga, pada Senin (22/9/2025). 

Pembelajaran Latsar kali ini berfokus pada tugas kelompok analisis instansi menggunakan teknik Analisis Prioritas Kelayakan dan Logis (APKL), dengan penekanan pada isu di lingkungan Bawaslu Kabupaten/ Kota. Tugas ini bertujuan memperkuat kemampuan CPNS dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan tata kelola untuk mendukung Smart Governance dan profesionalisme ASN.

Hasil analisis kelompok menunjukkan bahwa isu prioritas adalah minimnya digitalisasi pengelolaan arsip, yang menduduki peringkat pertama berdasarkan penilaian APKL. Isu ini dianggap krusial karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam manajemen ASN, sekaligus menjadi fondasi Smart Governance. Digitalisasi arsip mempermudah pengelolaan data, memperkuat integritas, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu. 

Isu lain seperti minimnya jumlah pengawas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan penyusunan SPJ yang kurang sesuai prosedur berada di peringkat berikutnya, dengan urgensi di bawah digitalisasi arsip.  

Analisis isu minimnya digitalisasi arsip dilakukan dengan pendekatan fishbone diagram, yang mengidentifikasi penyebab masalah melalui kategori-kategori terkait, hasil dari diskusi kelompok. Solusi yang diusulkan mencakup alokasi anggaran khusus untuk digitalisasi, pembuatan sistem e-arsip terintegrasi, digitalisasi arsip fisik lama, pelatihan literasi digital bagi ASN, dan monitoring berkelanjutan. Solusi ini diharapkan mewujudkan tata kelola arsip yang modern, efektif, dan akuntabel di Bawaslu Kabupaten/ Kota.  

Dewi Wahyuni, CPNS di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Purbalingga, menyampaikan, “Tugas analisis ini membuka wawasan kami tentang pentingnya digitalisasi arsip untuk mendukung Smart Governance. Sebagai bagian dari Bawaslu, saya termotivasi untuk mendorong inovasi digital dalam pengawasan pemilu, agar pelayanan publik lebih transparan dan efisien.”ujarnya.