Bersama Komisi II, Bawaslu Purbalingga Ajak Masyarakat Lakukan Pengawasan Partisipatif

Purbalingga, Minggu (27/11) menyongsong Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu gandeng Komisi II DPR RI selenggarakan kegiatan “ Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu” bertempat di GOR Bramasari Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, menghadirkan Ketua RT, Pengurus PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemilih Pemula dan Organisasi Masyarakat Setempat.

Pada kesempatan itu, Drs. Heru Sudjatmiko, M.S.i ( Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP ), Dr. Imam Nurhakim, M.Pd.I ( Ketua Bawaslu Kab. Purbalingga), dan Joko Prabowo, S.H ( Anggota Bawaslu Kab. Purbalingga) secara kompak menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas, kredibilitas dan kapabilitas.

Heru Sudjatmoko (Anggota DPR RI) berharap, pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024  akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. “saya berharap, Pemilu Serentak Tahun 2024 akan terpilih wakil rakyat yang berintegritas, Kredibilitas dan bisa dipercaya sesuai Kompetensi.” Harap Heru. Lebih lanjut Heru Sudjatmoko juga menambahkan, “saya juga berharap para pemilih nantinya bisa cerdas menentukan pilihan, dan tidak memilih berdasarkan siapa dan berapa nominal yang diberikan., Karena akan berdampak makin beratnya mendapatkan pemimpin yang jujur dan berintegritas tinggi,”Pungkas Heru.

Senada dengan Heru Sudjatmoko, Joko Prabowo (Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga) turut mengkonfirmasi kerawanan politik kotor masih sangat mungkin terjadi, sebut saja misalnya politik uang, netralitas ASN, berita hoax, ujaran kebencian serta politisasi SARA. Lebih lanjut, Joko Prabowo menjelaskan bahwa langkah pencegahan untuk meminimalisir potensi kerawanan tersebut bisa dilakukan dengan Pengawasan Partisipatif.

Sebelumnya perlu diketahui, Pengawasan Partisipatif menurut Jeirry Sumampow dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI),“ Pengawasan partisipatif merupakan kegiatan yang dilakukan sukarela oleh individu atau lembaga dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis “.

Adapun latar belakang pentingnya mewujudkan Pengawasan Partisipatif menurut Joko Prabowo antara lain, “terbatasnya Jumlah Jajaran Pengawas, luas Wilayah, Kompleksitas Pemilu dan Pelanggaran yang semakin Beragam, maka langkah untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan baik harus melibatkan seluruh pihak terutama masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” terang Joko.

Sebagai penutup, Joko Prabowo tidak lupa turut menyampaikan contoh mekanisme  Pengawasan Partisipatif yang bisa dilakukan masyarakat, contohnya masyarakat ikut mengawasi tahapan Kampanye, Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara disekitar tempat tinggalnya, dan menyampaikan informasi dugaan pelanggaran kepada jajaran Bawaslu terdekat seperti Panwaslu Desa, Panwaslu Kecamatan atau bahkan Bawaslu Kabupaten. Dengan demikian motto Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu“ bisa mewujudkan pemilu bermartabat dan menghasilkan pemimpin berkualitas, Pungkas Joko Prabowo.

 Oleh: Humas Bawaslu Kabupaten Purbalingga

Penulis: Nunuk Ekowati (Div. Pengawasan, Humas dan Parmas, Panwaslucam Karangmoncol)

Fotografer: Eko Darmawan