Bawaslu Purbalingga Siap Dorong Pengawasan Pemilu Inklusif untuk Kelompok Rentan dan Marginal

Purbalingga, 4 Agustus 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga ikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 4 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, secara dari melalui Zoom Meeting, Pukul 10.00 WIB s.d selesai. Kegiatan ini mengusung tema “Pengawasan Pemilu Inklusif: Strategi Advokasi dan Afirmasi Kelompok Rentan dan Masyarakat Marginal”, bertujuan memperkuat komitmen menciptakan pemilu yang adil, setara, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam sambutannya, Muhamad Amin, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, menekankan pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakatsipil untuk mewujudkan pengawasan yang inklusif.  
“Inklusivitas pemilu tidak hanya terbatas pada penyandang disabilitas, tetapi juga mencakup perempuan, masyarakat adat, pemilih pemula, dan kelompok terpinggirkan lainnya,” ujarnya. Ia juga menyoroti peran komunitas lokal seperti Sedulur Sikep di Jawa Tengah sebagai contoh pendekatan kultural dalam pengawasan pemilu.  

Muhammad Roffiuddin, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga komunikatif.  
“Sosialisasi harus dikemas secara inklusif agar pemilu menjadi ruang yang ramah dan setara bagi semua,” jelasnya.  

Narasumber pertama, Amrunur Muh Darwan dari Bawaslu Provinsi NTT menjelaskan bahwa pemilu inklusif memerlukan regulasi yang berpihak pada kelompok rentan, penyelenggara yang responsif, serta data pemilih yang akurat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Selain itu, proses pencalonan dan kampanye harus aman dan terbuka, didukung dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel. Fasilitas seperti template braille dan jalur khusus dinilai penting, diiringi dengan pendidikan politik yang merata untuk seluruh masyarakat.  

Nrasumber kedua, Muhammad Musta’in dari Bawaslu Kabupaten Blora, membagikan pengalaman nyata dalam mengimplementasikan pengawasan inklusif. Langkah-langkah konkret yang dilakukan meliputi pemetaan kelompok disabilitas, desain TPS yang ramah, serta pelibatan aktif organisasi disabilitas. Mereka juga mengedepankan pendekatan budaya lokal dalam edukasi pemilih dan memastikan partisipasi perempuan minimal 30% dalam penyelenggaraan pemilu.  

Dikonfirmasi pasca kegiatan, Wawan Eko Mujito, Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga, menyatakan bahwa kegiatan ini memperkuat komitmen Bawaslu dalam memperluas pengawasan berbasis inklusivitas.  “Kami akan memperkuat sinergi dengan stakeholder di tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemilu, termasuk akses informasi dan TPS yang ramah disabilitas,” pungkas Wawan.