Bawaslu Purbalingga Safari Pengawasan Pengawasan Pemutakhiran Data Parti Politik ke Gerindra

PURBALINGGA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga memulai rangkaian safari pengawasan pemutakhiran data parti politik dengan mengunjungi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra, Selasa (10/2/2026). Kedatangan lembaga pengawas pemilu ini disambut langsung jajaran pengurus partai di kantor mereka yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 172 Purbalingga.

Anggota Bawaslu Purbalingga, Teguh Irawanto, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan institusinya dalam mengawasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

“Safari pengawasan pemutakhiran data parti politik ini adalah bentuk hadirnya Bawaslu di tengah parpol. Kami ingin memastikan proses pemutakhiran data kepengurusan berjalan dengan baik,” ujar Teguh.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Bawaslu mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kesiapan partai. Teguh mendalami apakah Partai Gerindra telah melakukan pemutakhiran data, dan jika belum, apa saja kendala yang dihadapi di lapangan.

“Kami terbuka bagi parpol yang ingin berkonsultasi ke kantor Bawaslu. Silakan datang, kami siap membantu,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Purbalingga, Adi Yuwono, menyampaikan sejumlah catatan. Pihaknya mengakui masih menemui berbagai kendala dalam sistem informasi partai politik (SIPOL), terutama terkait validitas data keanggotaan dan kepengurusan.

“Ada data ganda, ada pula nama pengurus kami yang justru tercatat masuk di partai lain. Ini harus segera diluruskan,” ungkap Adi.

Ia juga menyoroti dinamika internal yang berpengaruh pada administrasi kepartaian. Menurutnya, setiap kali ada pergeseran kepengurusan, mutasi, hingga pengurus yang meninggal dunia, pihaknya wajib segera melaporkan perubahan tersebut ke dalam SIPOL.

“Kami butuh arahan dan kerja sama dari Bawaslu agar data dari tingkat kabupaten hingga ranting benar-benar fix, termasuk data diri pengurus,” tambahnya.

Adi juga menyinggung persoalan hak politik kader. Ia menjelaskan bahwa secara pribadi, setiap kader memiliki hak politik, namun jika yang bersangkutan memilih partai lain, partai harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada.

“Kami sepakat, Bawaslu adalah mitra dalam pesta demokrasi. Komunikasi intensif terus kami jalin, terutama soal aturan kampanye dan perekrutan calon dengan latar belakang yang berbeda-beda. Perspektif harus disamakan,” tegas Adi.

Di penghujung pertemuan, Adi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Bawaslu. “Kami sebagai kader partai hanya siap menjalankan regulasi. Terima kasih atas kunjungannya,” pungkasnya.

Safari pengawasan pemutakhiran data parti politik  ini direncanakan akan berlanjut ke partai politik lainnya di Kabupaten Purbalingga sebagai upaya preventif Bawaslu dalam mencegah sengketa data dan administrasi kepemiluan ke depan.