Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Purbalingga Perdalam Pengawasan Ruang Digital dan Integritas Informasi

Bawaslu Purbalingga Perdalam Pengawasan Ruang Digital dan Integritas Informasi

Purbalingga, Jum’at (20/11/2026) — Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Sesi I bertema Transformasi Digital, Pengawasan Berbasis Teknologi, dan Integritas Ruang Digital pada Kamis (19/11/2026) pukul 10.00 WIB. Forum penguatan kapasitas yang diselenggarakan Bawaslu RI ini menghadirkan Anggota Dewan Eksekutif ANFREL sekaligus Direktur Eksekutif Perludem 2020–2025, Khoirunnisa Nur Agustyati, serta Direktur Eksekutif Puskapol UI, Dr. Hurriyah, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Khoirunnisa Nur Agustyati menguraikan pentingnya tata kelola data pemilu, mulai dari urgensi data terbuka pemilu berdasarkan standar NDI-OEDI (2015) untuk mendorong partisipasi dan pengawasan inklusif, hingga perlindungan data pribadi pemilih pascakebocoran 2,3 juta data penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Mei 2020. Ia juga menyoroti empat agenda penguatan penyelenggaraan pemilu, pengaturan kampanye digital termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) tanpa rekayasa yang menyesatkan, rekapitulasi berbasis teknologi yang disertai audit manual acak, serta kolaborasi multipihak dengan masyarakat sipil dan platform media sosial.

Sementara itu, Dr. Hurriyah menegaskan bahwa integritas pemilu melampaui hari pemungutan suara dan berkaitan erat dengan integritas informasi yang memengaruhi integritas prosedural, kompetisi, maupun pilihan pemilih. Menurutnya, disinformasi bekerja sebagai operasi pengaruh melalui persuasi, polarisasi, demobilisasi, dan delegitimasi yang skalanya dapat diperbesar oleh AI generatif seperti deepfake, jaringan bot otomatis, dan micro-targeting pemilih.

Dr. Hurriyah menekankan agar pengawasan menggeser fokus dari sekadar melihat konten secara sempit menjadi menjaga integritas kompetisi, kebebasan pemilih, integritas institusi, serta akuntabilitas aktor pengorganisasi dan pembiaya operasi pengaruh, dengan tetap proporsional, transparan, serta tidak membatasi kebebasan politik warga maupun kritik yang sah. 
Melalui keikutsertaan dalam Sesi I ini, Bawaslu Kabupaten Purbalingga berupaya memperkuat pemahaman jajaran pengawas dalam mengantisipasi dinamika teknologi dan disinformasi di ruang digital.

Penulis : Muhamad Purkon