Bawaslu Purbalingga Ikuti Seminar Nasional Literasi Pengawasan Pemilu dan Peluncuran Katalog Buku

Purbalingga, 27 Mei 2025 - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga turut serta dalam Seminar Nasional Literasi Pengawasan Pemilu yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (27/5/2025). Acara yang juga menandai peluncuran katalog buku Bawaslu ini dibuka secara resmi oleh Dr. Herwyn J.H. Malonda, Anggota Bawaslu RI. Dalam sambutannya, Dr. Herwyn menekankan bahwa demokrasi yang baik merupakan pondasi utama penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Ia menyatakan bahwa seminar ini memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan literasi pemilu, terutama di saat seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan telah selesai dilaksanakan, kecuali di beberapa daerah yang masih melakukan pemilihan ulang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi.

Prof. Mada Sukma Jati sebagai pemateri pertama mengupas tuntas tentang "Literasi Politik dan Tata Kelola Pemilu: Mendorong Partisipasi Publik dalam Pengawasan Demokrasi". Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya transformasi data menjadi aksi nyata melalui pembuatan basis data pengawasan yang komprehensif, disertai dengan dokumentasi dan publikasi yang baik. Data tersebut harus dimanfaatkan secara optimal baik untuk kepentingan internal seperti pengambilan keputusan dan perencanaan program, maupun untuk tujuan eksternal seperti pengembangan ilmu kepemiluan dan peningkatan akuntabilitas publik.

Prof. Muhammad sebagai pembicara kedua menyoroti pentingnya membangun budaya menulis di kalangan pengawas pemilu. Menurutnya, budaya menulis harus dikembangkan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). "Proses menulis harus dimulai dari kewajiban yang dipantau dan dinilai, kemudian berkembang menjadi kebiasaan positif yang diapresiasi," tegasnya. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih banyaknya penyelenggara pemilu yang kurang memperhatikan pentingnya dokumentasi, padahal hal ini sangat krusial terutama dalam proses hukum.

Prof. Dr. Nur Hidayat Sardini menambahkan perspektif baru dengan menegaskan bahwa Bawaslu tidak sekadar penyelenggara pemilu, melainkan penguat utama prinsip LUBER-JURDIL yang berintegritas. "Bawaslu harus menjadi center of excellence dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi seperti SIWASLU, SIGAPLAPOR, dan SIPS," ujarnya. Namun, beliau mengakui bahwa implementasi ketiga aplikasi ini masih belum optimal karena berbagai kendala, termasuk kurang mendalamnya pemahaman konsep pengawasan pemilu di kalangan internal dan belum tertatanya manajemen perkara secara baik.

Aditya Perdana, Akademisi Universitas Indonesia memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi publik. Ia mengidentifikasi tiga masalah utama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengawasan pemilu, masih tingginya toleransi terhadap politik uang, dan minimnya pemahaman tentang peran Bawaslu. Solusi yang ditawarkan meliputi pendidikan politik berbasis komunitas, kampanye literasi di daerah rawan pelanggaran, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih preventif dan kultural.

Seminar yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini tidak hanya memperkaya wawasan tentang pengawasan pemilu, tetapi juga menjadi momentum penting dalam upaya membangun ekosistem pemilu yang lebih berkualitas. Peluncuran katalog buku Bawaslu menjadi bukti nyata komitmen lembaga ini dalam memperkuat literasi pemilu sekaligus meninggalkan warisan pengetahuan yang berharga bagi generasi mendatang.