Bawaslu Purbalingga Ikuti Rapat Kerja Komitmen II DPR RI Bahas Persiapan Ulang dan PSU Secara Daring

Purbalingga, 14 Juli 2025 – Bawaslu Kabupaten Purbalingga ikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara daring. Rapat ini membahas persiapan menyeluruh untuk pelaksanaan Pemilihan Ulang (Pilkada Ulang) Walikota Pangkal Pinang dan Bupati Bangka, serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiga wilayah yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara.
Dalam paparannya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menekankan beberapa aspek krusial penyelenggaraan pemilu. Beliau menyoroti pentingnya kesiapan logistik yang memadai, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat pemilih. Afifuddin juga menggarisbawahi perlunya koordinasi intensif antara KPU dengan Bawaslu dan aparat keamanan, dengan tetap menjaga prinsip netralitas dan transparansi dalam setiap tahapan proses pemilu.
Dari sisi pengawasan pemilu, Ketua DKPP Heddy Lugito memberikan peringatan mengenai potensi eskalasi sengketa pasca pemilu. Lugito menjelaskan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dini terhadap kemungkinan munculnya permohonan sengketa hasil pemilu jilid II di Mahkamah Konstitusi. Ia juga mencatat adanya tren peningkatan pengaduan ke DKPP, khususnya di daerah-daerah yang akan melaksanakan PSU setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memfokuskan pembahasannya pada aspek pengawasan penyelenggaraan pemilu. Bagja menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan KPU dalam hal verifikasi identitas pemilih, pengawasan ketat terhadap pengadaan dan distribusi logistik pemilu, serta proses sortir dan lipat surat suara. "Bawaslu akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk dalam penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan," tegas Bagja.
Rapat yang berlangsung cukup intensif ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting. Pertama, semua pihak terkait diminta untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan logistik pemilu secara optimal. Kedua, Kementerian Dalam Negeri didorong untuk menjamin kecukupan anggaran penyelenggaraan pemilu. Ketiga, KPU daerah diimbau untuk lebih cermat dan hati-hati dalam memverifikasi kelengkapan administrasi pasangan calon serta melaksanakan tahapan teknis penyelenggaraan pemilu.
Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Ketua Bawaslu Purbalingga, Misrad menyatakan komitmennya untuk menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pembelajaran kedepan dalam proses pengawasan pemilu dan pemilihan. "meskipun secara konteks saat ini kita tidak sedang menghadapi PSU, namun secara umum, hasil rapat tersebut sangat konstruktif bagi pengawasan pemilu dan pemilihan kedepan, oleh sebab itu, harus kita jadikan sebagai bahan pembelajaran, sehingga hasil pengawasan kita akan semakin baik baik kedepan," pungkas Misrad.