Bawaslu Purbalingga Gali Pelajaran dari Pemilu 2024: Siapkan Strategi Tangkal Hoax Masa Depan

Purbalingga, Senin (20/4/2026) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga ikuti diskusi daring "Literasi Pojok Pengawasan Vol. 11" yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Senin (20/4/2026). Bertempat di Aula Kantor Bawaslu Purbalingga, diskusi ini membedah tuntas bahaya hoax pada Pemilu 2024 sebagai bahan evaluasi demi menghadapi tantangan Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin, menyampaikan bahwa forum ini adalah ruang untuk mengukur sejauh mana ketahanan demokrasi digital kita. Ia menyoroti bahwa pada Pemilu 2024, hoax bukan lagi sekadar informasi salah yang muncul secara kebetulan, melainkan alat sabotase yang sengaja dirancang untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Amin menegaskan Bawaslu tidak ingin hanya menjadi "pemadam kebakaran" yang baru bergerak saat isu memanas, melainkan ingin fokus membangun daya saring informasi yang kuat di masyarakat.

Dinamika informasi pada Pemilu 2024 memang menunjukkan pola serangan yang cukup agresif. Hadir sebagai narasumber, Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memaparkan bahwa hoax secara masif digunakan untuk menggempur integritas KPU dan Bawaslu, serta menyerang sisi personal kandidat melalui narasi SARA dan manipulasi data. Platform media sosial seperti TikTok, WhatsApp, dan Facebook menjadi jalur utama penyebaran karena kecepatan dan jangkauannya yang sulit dibendung. Akibatnya, muncul polarisasi di tengah warga yang berujung pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pesta demokrasi tersebut.

Menyikapi hal ini, Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Jawa Tengah, Sosiawan, menekankan pentingnya pengawasan siber dan kolaborasi erat dengan berbagai pihak, termasuk Mafindo dan media massa, untuk menetralisir sentimen negatif. Literasi digital, terutama bagi pemilih pemula, dianggap sebagai kunci agar masyarakat tidak mudah termakan isu tanpa melakukan cek fakta terlebih dahulu.

Menatap Pemilu 2029, tantangan diprediksi akan semakin kompleks dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti deepfake yang mampu memanipulasi realitas secara halus. Menghadapi potensi tersebut, diskusi ini menekankan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih adaptif serta penggunaan teknologi tandingan untuk deteksi dini. Pada akhirnya, integritas demokrasi di masa depan akan sangat bergantung pada kombinasi antara pengawasan yang responsif dan tingginya kesadaran kritis masyarakat dalam mengelola informasi.