Bawaslu Purbalingga Ajak Perguruan Tinggi, Ormas, Hingga Penyandang Disabilitas Jadi Pengawas Partisipatif

Purbalingga, Sabtu (12/10/2024) - Bawaslu Kabupaten Purbalingga selenggarakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (Soswatif), hadirkan perwakilan perguruan tinggi (ITBMP, UIN Saizu, Unsoed); organisasi mahasiswa (HMI, GMNI, PMII); organisasi disabilitas (Pertuni dan PPDI); hingga SLB Negeri, bertempat di Wisma Asri Tien catering, Jl. Ketuhu Wirasana-Purbalingga, pukul 13.00 s.d selesai.

Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad, dalam sambutannya menjelaskan, bahwa peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu, memerlukan keterlibatan masyarakat menjadi pengawas partisipatif, agar pengawasan pemilu dan pemilihan bisa berjalan optimal.

Lebih lanjut, Misrad merinci, bahwa jajaran pengawas pemilu ditingkat kabupaten hanya berjumlah 5 orang, 3 orang Panwaslu ditingkat Kecamatan, 1 orang Panwaslu desa/kelurahan, serta satu orang pengawas ditiap TPS.

Atas rincian tersebut, Misrad mengungkapkan, bahwa jumlah pengawas pemilu yang ada, belum memadai dan proporsional untuk melaksanakan pengawasan pemilihan secara optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Mohamad Hakim Junaidi, selaku narasumber dalam kegiatan tersebut menjelaskan, pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat bisa dengan 4 cara, yakni sebagai pemantau pemilihan, pendidikan pemilih, tracking paslon, dan merekam visi-misi Pasangan calon.
Lebih lanjut, Hakim Junaidi menjelaskan, seandainya pengawasan partisipatif tersebut dilakukan secara masif, maka akan berdampak positif, tidak saja terhadap tahapan dan proses pemilihan yang akan lebih baik, namun juga pemimpin yang dihasilkan akan lebih berkualitas.

Pada sesi pertanyaan, sejumlah 11 peserta mengajukan sejumlah pertanyaan, mulai dari tatacara menjadi pemantau pemilihan, mekanisme penertiban APK, hingga persoalan penyelesaian politik uang.

Menanggapi sejumlah persoalan yang ditanyakan, Hakim Junaidi mengapresiasi masyarakat Purbalingga yang cukup antusias dalam menyimak materi yang ia sampaikan. Hakim berharap, antusiasme yang tinggi, akan berbanding lurus dengan semangat masyarakat dalam berpartisipasi menjadi pengawas pemilihan partisipatif.