Anjangsana, Kopi Bangga Episode 77 Bahas Desa Membangun Demokrasi Tanpa Politik Uang

Purbalingga - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga, Teguh Irawanto, pada jum’at (3/6/2022) melaksanakan kegiatan kegiatan Kopi Bangga (Kajian Opini Bawaslu Kabupaten Purbalingga) episode ke – 77. Pada episode kali ini kopi bangga melakukan anjangsana. Anjangsana merupakan silaturahmi dan diskusi mengenai demokrasi dengan kepala desa yang telah ditetapkan sebagai desa pengawasan atau desa anti politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

Kopibangga dengan tema “Desa Membangun Demokrasi Tanpa Politik Uang” yang dilakukan bersama Kepala Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar. Desa Ponjen merupakan desa yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga sebagai desa pengawasan pemilu.

Teguh menyampakan bahwa dalam proses demokrasi tidak lepas dari peran seluruh elemen warga masyarakat di desa-desa. Berdasarkan survey yang telah dilakukan dan dari hasil kerja-kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Purbalingga politik uang masih menjadi alat untuk memperoleh suara.

“kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini juga merupakan upaya untuk memberikan pemahaman politik kepada seluruh masyarakat. Agar nanti masyarakat dapat menyerap informasi yang saya dan pak kades sampaikan. Harapannya kedepan dalam proses pemilu dapat berjalan lebih berkualitas dan tidak terjadi praktik politik uang.” Katanya

“selain menjadi pemilih, kami juga berharap agar masyarakat juga dapat ikut andil melakukan pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Sebagai pengawas partisipatif masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan agar politik uang tidak terjadi.” Katanya

Sepakat dengan Teguh, Romidi selaku Kepala Desa Ponjen menyampaikan optimisme bahwa dimasa yang akan datang demokrasi indonesia bebas dari praktik politik uang.

“politik uang sangat berbahaya bagi iklim politik yang ada, jangan sampai politik uang menjadikan generasi yang akan datang akan anti terhadap sistem politik dan akan menciptakan pemimpin yang tidak baik. Maka dari itu perlu ada komitmen bersama untuk dapat melawan politik uang", Jelas Romidi.

“kami di desa melakukan upaya pendidikan demokrasi secara formal dan non formal. Kadang sering kita ngopi juguran bareng dengan warga kami selipkan mengenai pendidikan politik dan bahaya politik uang. Saya yakin desa ponjen masyarakatnya telah paham demokrasi dan telah memahami bahaya dari politik uang itu sendiri", Pungkas Romidi.

Oleh: Humas Bawaslu Kabupaten Purbalingga