Bawaslu Purbalingga Targetkan Pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan Rampung Tepat Waktu

PURBALINGGA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga menggelar rapat percepatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (e-SPT) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Purbalingga pada Rabu (18/02/2026).

Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Instruksi Pelaporan LHKPN Tahun Pelaporan 2025. Selain itu, kegiatan juga merujuk pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang kewajiban penyampaian LHKAN melalui sistem inti administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak atau coretax DJP di lingkungan Bawaslu pusat hingga kabupaten/kota.

Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad, menegaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk memastikan seluruh pegawai memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu. Ia menyebut kepatuhan administrasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai aparatur negara.

"Rapat ini difungsikan untuk percepatan pelaporan baik LHKPN maupun LHKAN (e-SPT) tahun 2025 sebagai wujud warga negara yang baik," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Reynaldy Yuarlimen Pradana, hadir sebagai narasumber. Ia memaparkan secara teknis tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui sistem coretax DJP.  Ia juga memberikan kesempatan kepada pegawai yang belum menyelesaikan pelaporannya untuk langsung memprosesnya di tempat.

"Pegawai yang laporannya belum rampung bisa langsung memprosesnya. guna mempercepat waktu pelaporan," jelas Reynaldy

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa target utama dari kegiatan ini adalah memastikan seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Purbalingga telah menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan. Dengan adanya pendampingan teknis ini, diharapkan tidak ada lagi pegawai yang terkendala dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.