BAWASLU PURBALINGGA AWASI DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU 2019
|
PURBALINGGA – Bawaslu Kabupaten Purbalingga, mulai hari ini, Kamis 11 April 2019 hingga 15 April 2019 melakukan pengawasan distribusi logistik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga ke wilayah Kecamatan se Kabupaten Purbalingga.
“Mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga, yang kami terima, bahwa Tanggal 11 April 2019 distribusi logistik ke wilayah dapil 5 (lima) yaitu meliputi Kecamatan Kejobong, Pengadegan, dan Kaligondang. Selanjutnya, Tanggal 12 April 2019 distribusi logistik untuk wilayah dapil 1 (satu) yaitu meliputi Kecamatan Bukateja, Kemangkon, dan Kecamatan Purbalingga. Tanggal 13 April 2019 distribusi logistik untuk dapil 2 (dua) yaitu meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Kutasari, dan Bojongsari. Tanggal 14 April 2019 distribusi logistik untuk wilayah dapil 3 yaitu meliputi Kecamatan Mrebet, Karangreja, Bobotsari, dan Karangjambu. Dan terkahir Tanggal 15 April 2019 distribusi logistik untuk wilayah dapil 4 yaitu meliputi Kecamatan Karangmoncol, Kertanegara, Karanganyar, dan Rembang”, kata Setiawati Anggota Bawaslu Purbalingga, Divisi SDM dan Organisasi.
Setiawati juga menyatakan bahwa “pengawasan distribusi logistik yang dilakukan oleh Bawaslu Purbalingga dimulai sejak sortir dan pelipatan Surat Suara, pengesetan dan pengepakan logistik, serta pengawalan langsung pada tahap pendistribusiannya ke semua Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga.”
Pengawasan distribusi logistik dilakukan selain untuk memastikan proses pengepakan yang benar, kesesuaian jenis dan jumlah logistik, juga memastikan semua logistik terdistribusi ke semua Kecamatan tepat sasaran sesuai kebutuhan pada masing-masing Kecamatan dan memastikan terjaga keamanan dan kerahasiaannya terutama Surat Suaranya.
“Iya jadi logisitk Pemilu merupakan barang berharga yang harus dijaga dan dipastikan pendistribusiannya benar dan tepat, sehingga tidak terjadi persoalan yang dapat mengganggu lancar dan suksesnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS di wilayah Purbalingga, seperti misalnya adanya kekurangan atau kelebihan logistik sesuai kebutuhan, tertukarnya logistik baik dalam jenis dan jumlahnya, maupun penempatan logistik tidak sesuai dg Kecamatan dan TPS yang seharusnya” tegas Setiawati.
Humas Bawaslu Kabupaten Purbalingga
