Hadiri Rakor Pemutakhiran DPB, Bawaslu : DPB adalah amanah Undang-Undang

Diposting pada Dilihat : 21 kali

Purbalingga, pada 6 April 2021 Sesuai dengan ketentuan Pemutakhiran DPB yang dilaksanakan setiap bulannya, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menghadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran DPB Periode Maret Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Purbalingga. Selain KPU dan Bawaslu, Rakor dihadiri juga oleh intansi terkait lainnya yakni Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga dan Kodim 0702 Purbalingga.

Rapat dipimpin langsung oleh Anggota KPU Kabupaten Purbalingga yang membidangi Divisi Mutarlih, Catur Sigit Prastyo, S.Pd.I. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa “DPB periode Maret ini ada penambahan data dimana salah satunya dari DPTb Pilkada 2020. Ini merupakan tindaklanjut dari proses pembukaan Kotak Suara Pilkada 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021 lalu. Namun Kami masih membutuhkan bantuan Dindukcapil untuk melengkapi beberapa elemen data Pemilih yang belum lengkap dan tentunya instansi terkait lain seperti Polres, Kodim, Pengadilan Negeri dan Bawaslu apabila ada hal yang berkaitan dengan data Pemilih” Sambut Catur.

Kesempatan selanjutnya disampaikan oleh Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga yang dalam hal ini dihadiri oleh Dwi Budi P.. Dalam kesempatannya itu beliau menyampaikan bahwa “data yang digunakan oleh Dinpendukcapil ialah data SIAK yang terintegrasi ke Dukcapil Pusat. Ada 2 (dua) data yakni data yang sudah dikonsolidasikan dan data layanan. Data yang Kami sajikan ialah data yang sudah dikonsolidasikan dengan Kemendagri. Data ini dikeluarkan 2 kali dalam setahun yaitu Semester Juni dan Semester Desember. Jumlah data bisa saja berbeda dengan kondisi riil dilapangan, ini dikarenakan Kami tidak bisa merubah atau menghapus data sepanjang tidak ada laporan atau permintaan dari pihak keluarga. Misalnya saja data orang yang meninggal, mungkin diluar sana jauh lebih banyak ketimbang data yang ada pada Dinpendukcapil. Hal ini dikarenakan memang tidak ada laporan atau permintaan perubahan data dari pihak keluarga”jelas Budi.

Dalam kesempatannya Bawaslu Kabupaten Purbalingga yang dalam hal ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Misrad SE menegaskan bahwa “ DPB adalah amanah Undang-Undang khususnya bagi Penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Penyelenggara Pemilu juga harus berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya ini semata-mata untuk bisa menghasilkan data Pemilih yang berkualitas.”tegas Misrad.

Bawaslu Kabupaten Purbalingga akan selalu melakukan pengawasan melekat dan meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi terkait berkenaan dengan data Pemilih. Harapannya pada Pemilu yang akan datang, Penyelenggara Pemilu bisa menyajikan data Pemilih yang valid dan tidak ada masalah lagi terkait data Pemilih.

Oleh : Humas Bawaslu Kabupaten Purbalingga