Episode 41, Kopi Bangga Kaji “Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilu”

Diposting pada Dilihat : 21 kali

Selasa, 30 maret 2021 Bawaslu Kabupaten Purbalingga kembali mengadakan Kopi Bangga episode 41 dengan tema pembahasan “Pemohon dalam sengketa proses pemilu. Dalam acara kajian tersebut, materi disampaikan oleh Teguh Irawanto.S.IP selaku anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan diskusi dipandu oleh host yang mennjadi salah satu staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Purbalingga yaitu Azmi Nidaurrakhmah.

Sebelum membahas mengenai Pemohon dalam sengketa proses Pemilu, pemateri menjelaskan terlebih dahulu mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Penyelesaian sengketa proses pemilu, “sesuai amanat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/kota.”

Sesuai dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota” ungkap Teguh.

Pembahasan dalam kopi bangga edisi ke 41 ini, pemateri menyampaikan beberapa hal yaitu, Pertama “yang dapat bisa mengajukan permohonan dalam Sengketa antara, yaitu partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; Partai Politik Peserta Pemilu; bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; calon anggota DPD; bakal Pasangan Calon; dan Pasangan Calon”.
“Kedua, yang berhak mengajukan permohonan dalam Sengketa antarpeserta Pemilu yaitu dapat dimohonkan oleh pelaksana kampanye DPR, DPRD, DPD, dan Pasangan Calon yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.
“Ketiga, syarat formil permohonan yaitu identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah; identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile; uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu; kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu; kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu; uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;. Sedangkan syarat materil yaitu penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan; uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan hal yang dimohonkan untuk diputus”.

“Keempat, tentang jenis, jumlah dan ketentuan berkas yang harus dibawa oleh pemohon, yaitu membawa Permohonan Pemohon (Formulir Model PSP-1), dengan ketentuan 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); 3 rangkap fotokopi dari dokumen; c. Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data. KTP Elektonik /Surat Keterangan Kependudukan lain sesuai peraturan Perundang-Undangan dengan ketentuan 4 rangkap fotokopi dari asli, Surat Keterangan lain sesuai peraturan Perundang-Undangan merupakan dokumen pengganti KTP Elektronik.

Objek Sengketa dengan ketentuan . 4 rangkap fotokopi dari asli, Jika dicantumkan sebagai alat bukti, objek sengketa dibubuhi meterai cukup dan dileges di Kantor Pos. Alat Bukti dengan ketentuan 1 rangkap dibubuhi meterai cukup dan dileges di Kantor Pos; 3 rangkap fotokopi dari dokumen yang sudah fibubuhi materai dan dileges di Kantor Pos. Daftar alat bukti dengan ketentuan 1 rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000); 3 rangkap fotokopi dari rangkap asli yang ditandatangani dan meterai cukup (meterai 6.000), Disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan digital dengan format word yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan data”.
“Kelima, permohonan secara langsung dilakukan dengan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten/kota” .

“Keenam, bagaimana permohonan secara tidak langsung dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui Aplikasi SIPS (Sistem Indormasi Penyelesaian Sengketa)”.

“Ketujuh, batas jangka waktu permohonan, yaitu paling lama dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan”.

“Kedelapan, waktu perbaikan permohonan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon” terang Teguh.

Sebelum acara kopi bangga edisi 41 selesai , pemateri memberikan closing statement “bawaslu telah memberi kesempatan kepada para peserta pemilu untuk menggunakan haknya jika merasa dirugikan selama proses Pemilu akibat dikeluarkannya SK/BA KPU, jadi gunakan sebaik mungkin kesempatan ini” Tegas Teguh.

Oleh : Humas Bawaslu Kabupaten Purbalingga