Penuhi Undangan PWRI, Bawaslu Purbalingga Ajak Pensiunan Jadi Pengawas Pemilu Partisipatif

Purbalingga-Senin, 6 November 2023, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga menyampaikan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif kepada anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Purbalingga, yang berlangsung di Aula Kantor PWRI Kabupaten Purbalingga, Jl. Letnan Suparto No. 3A, Kabupaten Purbalingga. Acara ini dihadiri oleh sekitar 70 anggota PWRI.
Ketua PWRI Kabupaten Purbalingga, Soedino, S.E., menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Purbalingga atas kehadiran mereka dalam acara tersebut. Soedino juga mendorong seluruh anggota PWRI yang hadir untuk membagikan informasi yang mereka peroleh dari Bawaslu kepada anggota PWRI lainnya dan warga masyarakat di lingkungan mereka.
Dalam kesempatan yang sama, Wawan Eko Mujito, S.Pd.I., anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga, sebagai narasumber, menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh Bawaslu, seperti jumlah anggota yang terbatas (hanya lima orang), serta jumlah anggota tingkat kecamatan (hanya 3 orang) dan satu orang per desa/kelurahan. Hal ini membuat pengawasan pemilu menjadi kurang optimal.
Wawan mendorong seluruh anggota PWRI Kabupaten Purbalingga untuk aktif menjadi pengawas pemilu partisipatif dengan menolak praktik politik uang, tidak terpengaruh oleh isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dan hoaks, serta melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu kepada pihak berwenang yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.
Bawaslu Purbalingga berharap, sosialisasi pengawasan partisipatif bersama PWRI Purbalingga, akan semakin memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan peningkatan pemahaman dan partisipasi aktif anggota PWRI dalam proses pemilu, diharapkan akan muncul lebih banyak mata dan telinga yang waspada terhadap segala bentuk pelanggaran pemilu, serta lebih banyak tindakan preventif dalam menanggulangi permasalahan yang mungkin timbul selama proses pemilu berlangsung sehingga, akan mampu menciptakan pemilu yang lebih adil, bersih, dan berintegritas.