Panwaslu Kecamatan Karangreja Gelar Tes Wawancara Calon Pengawas TPS

Purbalingga, Senin (14/10/2024) – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Karangreja melaksanakan tes wawancara bagi calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada hari ini. Kegiatan ini berlangsung di OW Bendina Hills Karangreja, dimulai dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Sebelumnya, Panwaslu Kecamatan Karangreja telah menetapkan 88 calon PTPS yang lolos seleksi administrasi pada 11 Oktober 2024, dari total 103 pendaftar yang menyerahkan berkas pendaftaran. Dari jumlah tersebut, 34 pendaftar adalah laki-laki dan 54 pendaftar perempuan.

Tes wawancara dipimpin oleh Koordinator Divisi Panwaslu Kecamatan Karangreja dengan menggunakan tiga panel. Seluruh 88 calon telah menjalani tes wawancara, menyisakan dua calon yang tidak mengikuti proses tersebut.

Ketua Panwaslu Kecamatan Karangreja, Daryanto, menjelaskan, “Mengenai wawancara PTPS Pilkada 2024, kandidat akan menghadapi berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan jabatan yang akan dilamar, serta penjelasan tentang diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kandidat harus mendalami hal-hal terkait PTPS.

Panwaslu Kecamatan Karangreja menyampaikan apresiasi kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam tes wawancara. Keterlibatan aktif ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga integritas dan kelancaran proses pemilihan di Kabupaten Purbalingga.”

Lebih lanjut, Daryanto menyatakan bahwa hasil tes wawancara ini akan menjadi faktor penentu dalam pemilihan calon pengawas TPS yang kompeten dan berintegritas. “Proses rekrutmen ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa tim pengawas TPS yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga pemilu berlangsung adil dan transparan,” tambahnya.

“Peran pengawas TPS sangat penting dalam mengawal jalannya pemilu, dan kami yakin para peserta memiliki potensi untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik,” tutup Daryanto.

Dengan tanggapan positif dan semangat yang tinggi, Ketua Panwaslu Kecamatan Karangreja berkomitmen untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemilu, menegaskan bahwa setiap tahapan rekrutmen dilaksanakan dengan transparan dan berorientasi pada keadilan.