Bawaslu Purbalingga Ikuti Kajian Yuridis dan Empiris Putusan MK PSU Kabupaten Pulau Taliabu

Purbalingga, 08 Juli 2025 - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga mengikuti Zoom Meeting Diskusi Selasa Menyapa Divisi Hukum Minggu ke-2, usung tema Kajian Yuridis dan Empiris Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Putusan MK Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025, pukul 10.00 WIB s.d selesai.

Dalam Sambutannya, Muhammad Amin (Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah) menyampaikan, "Kajian tema hari ini sangat menarik terkait penanganan pelanggaran yang terjadi di Pulau Taliabu menjadikan sebagai tolak ukur dan sikap preventif bagi kita di Jawa Tengah untuk mendatang agar lebih sigap dalam menghadapi hal-hal krusial seperti ini. Serta langkah-langkah apa saja yang perlu kita persiapkan baik secara materiil maupun non materiil". ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, sebagai pemantik, Diana Ariyanti (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah) menyampaikan, bahwa kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu di Jawa Tengah, sekaligus menjalankan fungsi-fungsi komponen sebagaimana mestinya sebagai penyelenggara pemilu agar tetap transparansi terhadap publik.

Anggota Bawaslu Maluku Utara, Adrian Yoro Naleng  selaku narasumber menyampaikan bahwa,"Fokus pembahasan dalam kajian yuridis dan Empiris Putusan MK No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah berkenaan isu Pemilih yang menggunakan hal pilih lebih dari sekali dan pemilih yang tidak berhak memilih namun diberikan kesempatan memilih, mengingat hanya dalil ini yang di nilai terbukti dan ditindaklanjuti melalui Pemungutan Suara Ulang (PSU),” Jelas Adrian.

Senada dengan Adrian, Umar (Ketua Bawaslu Kab. Taliabu) menambahkan, sejumlah Kendala yang dihadapi oleh pengawas bukan saja soal hal penanganan pelanggaran, tetapi letak geografis yang sangat hingga 42jam, turut menyumbang kendala jika ingin melakukan tindakan lanjut terkait kasus ini.

Kesimpulan dalam diskusi disampaikan oleh Adrian Naleng Yoro Naleng bahwa Setiap kegiatan terdapat tantangan dan dinamika politik sehingga banyak hal yang perlu kami benahi agar saat tahapan kedepan kita lebih siap secara kapasitas agar tidak terulang Kembali,” pungkasnya.