Bawaslu Purbalingga Awasi Coktas di Kemangkon, Pastikan Akurasi Data Pemilih Berkelanjutan

Purbalingga, Kamis (12/11/2026) – Bawaslu Kabupaten Purbalingga melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga di Desa Karangkemiri dan Desa Pegandekan, Kecamatan Kemangkon, Rabu (11/11).

Pengawasan dilakukan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Mukhammad Wakhiddin, bersama Eko Darmawan Muji Saputro dan Azmi Nidaurrahmah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam mengawal proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), guna memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Coktas KPU Kabupaten Purbalingga melibatkan Anggota KPU, Widyo Wibowo, bersama staf sekretariat KPU, Dicky Wilian R. dan Andra Tiara S.

Pengawasan diawali di Kantor Desa Karangkemiri. Kedatangan tim diterima oleh Pargito selaku Sekretaris Desa Karangkemiri. Pada kesempatan tersebut, dilakukan pencermatan dan validasi data pemilih berdasarkan informasi dari pemerintah desa untuk memastikan kesesuaian data administrasi kependudukan dengan kondisi faktual di lapangan.

Selanjutnya, tim melanjutkan pengawasan ke Kantor Desa Pegandekan dan diterima oleh Eko Dwi H. selaku perangkat desa. Di lokasi tersebut, tim melakukan pencermatan terhadap proses Coktas serta menggali informasi mengenai kondisi dan perubahan data kependudukan masyarakat setempat.

Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Mukhammad Wakhiddin, menyampaikan bahwa pengawasan Coktas menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih, khususnya untuk memastikan setiap perubahan status kependudukan mendapatkan perhatian dalam proses pemutakhiran data.

"Pengawasan PDPB ini tidak hanya sebatas mencermati data secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap perubahan status pemilih sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Melalui pengawasan ini, kami ingin memastikan data pemilih benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hak konstitusional warga negara tetap terlindungi," ungkap Wakhiddin.

Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah desa menjadi salah satu aspek penting dalam pengawasan PDPB. Hal ini karena pemerintah desa memiliki informasi langsung mengenai perubahan kondisi kependudukan masyarakat, mulai dari pemilih yang meninggal dunia, perpindahan domisili, hingga perubahan status kependudukan lainnya.

Melalui pengawasan secara langsung, Bawaslu Kabupaten Purbalingga terus mendorong agar proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara cermat dan berkelanjutan. Sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah desa diharapkan dapat mendukung tersedianya data pemilih yang berkualitas serta meminimalkan potensi ketidaksesuaian dalam daftar pemilih.

Bawaslu Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan PDPB melalui pencermatan data, uji petik, koordinasi, dan pengawasan langsung sebagai bagian dari upaya menjaga hak pilih masyarakat dan kualitas demokrasi.