Bawaslu Kabupaten Purbalingga Ikuti Diskusi "Selasa Menyapa" Bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Purbalingga, 3 Juni 2025 – Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengikuti diskusi virtual Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Tengah bertajuk “Selasa Menyapa” pagi ini. Kegiatan ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu serta meningkatkan kapasitas pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Amin, menekankan pentingnya refleksi terhadap aspek hukum pemilu, terutama terkait pencalonan. Ia menyoroti beberapa kasus kontroversial pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti:
•    Kasus Tasikmalaya (pelanggaran syarat pencalonan terkait periode jabatan).
•    Kasus Pasaman dan Buton (masalah dokumen persyaratan).
•    Kasus Papua (keterlibatan surat pengadilan dalam persyaratan calon).

Amin juga membahas perlunya penyempurnaan regulasi, termasuk Perbawaslu No. 8/2023 tentang pencalonan, serta potensi kodifikasi hukum pemilu ke depan. “Ini menjadi ruang pembelajaran untuk memastikan pemilu yang lebih baik,” ujarnya.

Anggota Bawaslu Jateng, Diana Arianti, menambahkan bahwa diskusi ini menjadi ruang penting untuk berbagi ide pasca-pemilu. “Meski ada keterbatasan, semangat kami tidak surut untuk menghasilkan gagasan yang bermanfaat,” tegasnya.

Diskusi selasa menyapa, kedepan juga akan menghadirkan narasumber dari berbagai Bawaslu provinsi lain untuk memperkaya kajian kasuistis, sehingga akan menambah Khazanah pengalaman kita dalam melakukan kajian hukum.

Kegiatan "Selasa Menyapa" ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman hukum pemilu bagi pengawas di daerah, sekaligus mendorong evaluasi mendalam terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. 

Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar daerah dalam pengawasan pemilu, sehingga pengalaman dan solusi dari satu wilayah dapat menjadi pembelajaran bagi wilayah lainnya. Dengan demikian, kapasitas Bawaslu secara keseluruhan diharapkan semakin matang dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu yang lebih efektif dan integritas tinggi.