Bawaslu Purbalingga Ikuti Rapat Penanganan Pelanggaran via Zoom

Diposting pada Dilihat : 44 kali

PURBALINGGA – Selasa, 9 Maret 2021 Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam hal ini diwakili oleh Imam Nurhakim, M.Pd.I selaku Ketua sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengikuti Rapat Penanganan Pelanggaran via zoom meeting yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Rapat Penanganan Pelanggaran ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah dan dipimpin secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Dr. Sri Wahyuananingsih, S.H., M.Hum selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah menyampaikan beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan data penanganan pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada. Adapun data penanganan pelanggaran yang harus diakomodir adalah kaitannya dengan kasus-kasus yang berhenti pada pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sekaligus penyebabnya apa. “Untuk Kabupaten/Kota yang kemarin melaksanakan Pilkada, saya minta untuk bisa menginventarisir data-data penanganan pelanggaran yang jatuh atau berhenti di Sentra Gakkumdu, ditambahkan juga apa penyebabnya misal berhenti di pembahasan Sentra Gakkumdu itu disebabkan karena daluarsa atau bisa juga berhenti di pembahasan Gakkumdu karena unsur-unsur tidak terpenuhi. Saya mengharapkan teman-teman semua untuk bisa menginventarisir data-data tersebut paling lambat tanggal 15 Maret 2021, data ini nantinya akan saya rekap dan dijadikan sebagai bahan materi yang akan saya sampaikan ketika nanti saya Rakor Penanganan Pelanggaran di tingkat RI pada tanggal 18-20 Maret 2021 di Banten.” tegas Ana.
Selain itu, dalam Rapat kali ini juga dibahas mengenai usulan adanya pertemuan rutin 1 bulan sekali untuk diskusi membahas mengenai kasus-kasus menarik yang sudah ditangani, selain itu bisa juga membahas tentang regulasi Pilkada. Pada rapat penanganan pelanggaran kali ini juga dibahas mengenai usulan pembuatan buku penanganan pelanggaran untuk tahun 2021 ini.
Di akhir rapat, disepakati adanya pertemuan rutin 1 bulan sekali untuk diskusi penanganan pelanggaran melalui zoom meeting agar ada manfaat yang bisa diambil, bisa juga nanti sewaktu-waktu dihadirkan narsumber dari luar agar dapat memperoleh berbagai prespektif yang lain dan ditegaskan lagi bahwa untuk inventaris data penanganan pelanggaran yang dimaksud nantinya akan dibuatkan form dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang dikhususkan pada 21 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada tahun 2020. Rapat penanganan pelanggaran ini berlangsung selama kurang lebih dua jam, yaitu dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Humas Bawaslu Kab.Purbalingga