BAWASLU PURBALINGGA IKUTI RAPAT PEMBAHASAN PROGRAM KERJA DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Diposting pada Dilihat : 16 kali

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Pembahasan Program kerja Divisi penyelesaian Sengketa dengan Tema “Perbedaan antara Sengketa Pilkada dengan Sengketa Pemilu” yang dilaksanakan pada Hari Senin 6 April 2021 secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom. Rapat Pembahasan kali ini dilaksanakan sebagai kegiatan lanjutan yang telah dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa pemilu dan penyelesaian sengketa pemilihan.
Bawaslu kabupaten Purbalingga dalam hal ini diwakili oleh Teguh Irawanto selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, serta staf Divisi Penyelesaian Sengketa Kabupaten Purbalingga Azmi Nidaurrakhmah dan Puja Dwi Pangestu.
Dalam Rapat pembahasan program kerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Heru Cahyono S.Sos., MA selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan beberapa hal, yaitu “ Tema Pembahasan untuk bulan April yaitu Perbedaan antara Sengketa Pilkada dengan Sengketa Pemilu dengan deskripsi pembahasan Menjelaskan tentang dasar hukum penyelesaian sengketa dalam pilkada dan sengketa dalam pemilu (Undang-undang dan peraturan Bawaslu, Menjelaskan pengertian sengketa menurut pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dan menjelaskan pengertian sengketa menurut pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tantang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dab Walikota menjadi undang-undang, Menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian dalam permohonan sengketa pilkada dan pemilu, menjelaskan Mediasi dan musyawarah tertutup serta Ajudikasi dan musyawarah terbuka, Menjelaskan tentang Jangka waktu penyelesaian (12 hari kalender di Pilkada dan 12 Hari kerja di pemilu), Menjelaskan tentang pelaksana dalam permohonan sengketa dalam pilkada dan permohonan sengketa dalam pemilu, Menjelaskan tentang sifat putusan di pilkada dan sifat putusan di pemilu, Menjelaskan tentang upaya hukum terhadap putusan Bawaslu dalam pilkada dan upaya hukum dalam pemilu dan menjelaskan batas waktu yang ditentukan dalam mengajukan upaya hukum di pilkada maupun di pemilu” jelas Heru.

Setelah selesai melakukan kegiatan, Bawaslu Kabupaten/kota diharuskan untuk membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap Bawaslu provinsi Jawa Tengah.

Humas Bawaslu Purbalingga