Bawaslu Kabupaten Purbalingga ikuti Vicon Analisis dan evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Th. 2020 bersama Menko Polhukam

Diposting pada Dilihat : 208 kali

Purbalingga, Jum’at 02 /10/ 2020 pukul 08.00 Wib Joko Prabowo. S.H. selaku Kordiv. Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengikuti Vidcon Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 bersama Kemenko Polhukam, kegiatan yang dilangsungkan di Pringgitan Rumah Jabatan Bupati Purbalingga tersebut dipimpin langsung oleh Menko Polhukam RI secara daring.

Dalam kesempatan itu turut hadir 15 anggota Forkopimda Kabupaten Purbalingga antara lain Pjs. Bupati Purbalingga; Ketua DPRD Kab. Purbalingga; Komandan Kodim 0702 Purbalingga yang diwakii oleh Kasdim 0702 Purbaingga; Kapolres Purbalingga diwakil oleh Kabag Ops; Kajari Purbalingga diwakili oleh Kasi Datun Kejaksaan Purbalingga; Perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga; Komandan Lanud JB Soedirman diwakili oleh Pasi Intel Lanud; Komandan Yonif 406/CK diwakili oleh Pasi Ops Yonif; Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga; Asisten Pem dan Kesra Sekda Purbalingga; Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga; Kepala Dinkominfo Kab. Purbalingga; Kepala Satpol PP Kab. Purbalingga; Kepala Kesbangpol Kab. Purbalingga; Kepala BPBD Kabupaten Purbalingga; Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga; Kepala Bagian Humpro Setda Purbalingga serta Komisioner KPU Purbalingga bagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;

Dalam kesempatan itu Menko Polhukam RI menyampaikan paparan antara lain, terkait belum tegasnya sanksi pelanggar protokol kesehatan, jika saat kampanye masih terdapat pelanggaran, diharapkan TNI/Polri bersikap tegas tanpa pandang bulu. Apabila kita lemah maka akan timbul banyak pelanggaraan, tandas beliau.

Kemudian terkait kampanye paslon melalui media digital, masih banyak keterbatasan baik akses maupun SDM dalam menerapkan kebijakan tersebut, hal itu mengakibatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kurang masif, sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya di TPS.

Terkait usulan penundaan Pilkada oleh Ormas, maka kita harus melakukan pendekatan dan memberikan pengertian kepada mereka.

Selain Menko Polhukam, Plh. KPU RI menyampaikan beberpa hal, antara lain terkait jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 yakni terdiri dari 9 Pemilihan Gubernur,  224 Kabupaten dan 37 Kota.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh KPU RI dalam mensukseskan Pilkada serentak ini, antara lain dengan menerbitkan surat resmi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota agar melakukan sosialisasi kembali PKPU No. 6 Tahun 2020 dan PKPU No. 10 Tahun 2020; Menerbitkan surat resmi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk teknis pelaksanaan sebelum pengambilan nomor urut. Serta pembuatan Pakta Integritas untuk Paslon supaya mentaati protokol kesehatan pada saat pengundian.

tidak sampai disitu, KPU membuat surat resmi untuk KPU Provinsi/Kabupaten/Kota agar melakukan kembali sosialisasi PKPU No. 11 Tahun 2020 dan PKPU No. 13 Tahun 2020.

Selain beberapa upaya diatas, KPU juga membuat materi sosialisasi terkait regulasi; sosialisasi kampanye dan pendidikan pemilih di medsos; materi video dan juga pembuatan komik Pemilu secara konsisten; Serta melakukan kerjasama antar lembaga; Membuat Nota kesepakatan aksi; dan menetapkan pedoman teknis kampanye yang telah disampaikan ke daerah-daerah.

Adapun terkait kendala Kampanye yang banyak terjadi di daerah antara lain yakni, adanya daerah yang belum melaksanakan Kampanye karena masih menunggu STTP dan rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19; Keterlambatan penyerahan desain APK dan bahan Kampanye ke KPU; Data petugas Kampanye, relawan, dan akun medsos resmi terlambat disampaikan oleh Paslon kepada KPU; Penghubung Paslon kurang responsif dan komunikatif dengan pihak KPU; belum sepenuhnya Paslon menggunakan media daring /medsos untuk berkampanye, serta masih menggunakan cara lama yaitu tatap muka walaupun dibatasi.

Selain beberapa kendala tersebut diatas, ternyata dilapangan masih banyak dijumpai adanya kerumunan tanpa jaga jarak dan tempat kampanye tidak memenuhi protokol kesehatan, pungkas beliau.

Oleh : Humas Bawaslu Kabupaten Purbalingga